Awasi Pembangunan Dan Aset, Pemkab Bersama Kejari Tanah Datar Teken MoU

BATUSANGKAR - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kejaksaan Negeri Tanah Datar menandatangani perjanjian kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara, Selasa, (14/6) di gedung Indojolito Batusangkar

Perjanjian kerja sama dilakukan Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar Hardijono Sidayat, Asisten, Kepala OPD terkait dan Kabag di lingkup Sekretariat Daerah Tanah Datar.

Baca juga: Tiga Nagari Di Tanah Datar Masuk 500 Besar Nasional ADWI 2022

Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasinya terhadap Kejari Tanah Datar yang telah merencanakan dan memberikan ruang waktunya untuk menjalin kerja sama pada bidang perdata dan tata usaha negara.

Eka Putra jelaskan kesepakatan yang di tandatangani meliputi pemberian bantuan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, pendampingan kegiatan pembangunan dan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemkab Tanah Datar.

Baca juga: Pengelolaan Kearsipan Secara Baik, Wabup Tanah Datar: Wujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih

Patut diketahui penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) ini perlu dilakukan, agar semua tugas kepemerintahan berjalan baik sesuai dengan rencana bersama demi kemajuan Kabupaten Tanah Datar.

“Sinkronisasi semacam ini merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan kedua pihak, untuk langkah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan pemkab Tanah Datar, " kata Eka Putra.

Baca juga: Tuntutan Mahasiswa Sumbar dalam Demo 11 April, Minta Menteri Luhut Dipecat

Dikatakan Eka Putra, dengan adanya perjanjian bidang perdata dan tata usaha negara ini jika terjadi pelanggaran hukum ringan, tentu ada pertimbangan lain untuk tidak melanjutkan perkaranya. Melainkan melalui musyawarah bersama terlebih dahulu atau duduk berembuk dengan mengedepankan komunikasi mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar Hardijono Sidayat, katakan lewat MoU ini sangat banyak fungsinya. Salah satunya yaitu mendukung kinerja Pemda Tanah Datar, melindungi aset dan jalannya pembangunan.

Baca juga: Pemprov Sumbar Buka Pendaftaran Calon Anggota BPSK, Ini Persyaratannya

“Penandatanganan ini adalah semacam proses awal untuk memberikan jaminan hukum lebih baik ke depan. Sekaligus untuk mempererat tali silaturahim antara Pemkab dan Kejari demi terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, ” kata Kajari.

Dia juga akui sebenarnya rencana ini sudah lama direncanakan, namun sebelumnya sudah ada beberapa OPD yang bekerjasama melakukan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengadaan barang/jasa, semoga kedepannya melalui MoU ini akan lebih aman dan lancar tanpa terkendala permasalahan hukum, tutupnya. (JH)

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Minta Kepala OPD Banyak di Lapangan, di Kantor Cukup Sekretaris