Bupati Eka Putra Ajak Stake Holder, ”Mari Sukseskan Program Nasional”

Pagaruyung-Tanah Datar, Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM ajak DPRD, unsur stake holder, perangkat daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan berbagai program nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stanting, program makan bergizi gratis dan berbagai program nasional lainnya.

“Kami minta semua pihak untuk terus berupaya percepatan menurunkan angka stunting dengan langkah-langkah strategis dan masif, terukur dan terarah, ” ucapnya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Buka Pendaftaran Calon Anggota BPSK, Ini Persyaratannya

Hal itu disampaikan Bupati Eka Putra ketika memberikan sambutan secara virtual pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, Kamis (06/02) di Aula Kantor Bupati setempat.

Bupati Eka Putra juga sampaikan akan terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan berbagai inovasi serta program strategis dan akan melanjutkan program unggulan daerah seperti bajak sawah gratis, kuota pupuk bersubsidi, ansuransi tani, irigasi dan bantuan biaya tanam padi, serta keberlanjutan program unggulan daerah lainnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Warga Hentikan Kebiasaan Buang Sampah ke Sungai Voi

Sebelumnya, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra yang turut hadir beserta Anggota DPRD Tanah Datar menyampaikan jika DPRD akan siap bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengikuti instruksi dari pemerintah pusat.

Terkait pemotongan anggaran sesuai instruksi dari pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pembangunan di daerah, Anton Yondra mengatakan siap menjadi corong dan turut mengajak seluruh stake holder untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah kebijakan dari pemerintah daerah, melainkan kebijakan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Berseri di Nagari Barulak,Usai Dialog Wabup Lakukan Tinjauan Lapangan

Kepala Bappeda dan Litbang Tanah Datar Adriyanti Rustam, SE, M.Si dalam paparannya menyampaikan sasaran Pembangunan Nasional adalah Pendapatan Perkapita setara dengan negara maju, kemiskinan turun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, dan Intensitas emisi GRK turun menuju Net Zero Emision.

Sementara itu Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disebutkan diantaranya mencapai swasembada pangan, energi dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum dan birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan narkoba, peningkatan BPJS kesehatan, penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi, penguatan pertahanan dan kemanan negara dan lainnya.

Baca juga: Pemerintah Arab Buka Kuota Haji, Untuk Kuota Maluku Utara, Ini Kata Kakanwil Kemeng Malut

Sementara program percepatan atau quick wins pemerintah dikatakannya seperti memberi Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan Ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah unggul, menambah program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha, meningkatkan kesejahteraan ASN terutama guru, dosen, nakes, TNI/Polri dan pejabat negara, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dan mendirikan badan penerimaan daerah.

Terkait isu strategis, tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 disampaikan Adriyanti seperti masih belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM, pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, menurunnya nilai sosial budaya masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Minta Kepala OPD Banyak di Lapangan, di Kantor Cukup Sekretaris

“Untuk rumusan tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah penguatan perekonomian, peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik menuju Tanah Datar maju dan Berkelanjutan, ” ucapnya.

Adriyanti juga sebut indek persepsi pelayanan publik pemkab Tanah Datar tahun 2023 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat mendapat predikat A dengan nilai 92, 44.

Dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan UNAND terhadap pelayanan publik Tanah Datar meraih predikat A dengan nilai 95, 27.

Sementara hasil evaluasi SAKIP Tanah Datar tahun 2023 oleh Kemen PANRB RI dengan predikat Baik (B) dengan nilai 66, 93, dan SAKIP tahun 2024 juga Baik (B) dengan nilai naik menjadi 67, 6.

Sementara itu narasumber Prof.Dr.Elfindri, SE, MA dari FE-UNAND dalam paparannya menyampaikan “Menyiapkan Inovasi Program Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan untuk perencanaan 2026 di Tanah Datar.

Baca juga: Pemkab Tanah Datar Berkomitmen Dalam Pengelolaan Kearsipan

Dalam paparannya itu Elfindri menyampaikan inovasi pendidikan prioritas pengembangan akses pendidikan dengan model layanan khusus dan model kursus komunitas adult dengan sasaran kecamatan tetendah capaiannya.

Kualitas dan relevansi dengan model bahasa, sains fokusnya ke guru, keterampilan (skill), karakter, X-Talent dan wira usaha guru dengan sasaran guru sains, math dan bahasa wirausaha SD/SMP/SMK, ekspor TK ke luar negeri bidang spesifikasi dan boarding school.

Forum konsultasi publik yang dilaksanakan satu hari penuh tersebut diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari pimpinan dan komisi DPRD Tanah Datar, unsur stake holder, perangkat daerah dilingkungan pemkab Tanah Datar. (**)